Pendidikan Masih Jadi Masalah Utama di Papua

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh nusantara.

Di papua merupakan pulau yang kurang mendapat perhatian dalam hal layanan pendidikannya. Terdapat masalah yang harus diatasi pemerintah terkait dengan layanan pendidikan di Papua. Masalah-masalah tersebut seperti di bawah ini :
1. Minimnya Guru Sekolah Dasar di Daerah – Daerah Terpencil Papua
Kekuragan guru sekolah dasar di daerah-daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik. Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas. Mengenai masalah tenaga pendidik yang sangat minim di papua juga sangat memprihatinkan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa guru sangat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan pada hakikatnya ada di tangan guru. Sebab sosok guru memliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Tingginya Tuna Aksara dan Buta Aksara
Juga yang menjadi masalah pendidikan di Papua adalah tingginya angka tuna aksara dan buta aksara di papua. Angka Tuna Aksara atau buta aksara penduduk usia 15 – 59 tahun di Papua mencapai 675.253 jiwa Dari 1.876.746 jiwa.

3. Terbatasnya Ketersediaan Gedung Sekolah dan Infrastruktur Sekolah
Melihat masalah pendidikan di papua, sebenarnya masalah tersebut terletak pada terbatasnya ketersediaan gedung sekolah beserta infrastuktur di sejumlah kampung yang tersebar di Papua serta minimnya tenaga pendidik sehingga hal hal tersebut mengakibatkan cukup banyak anak papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan.

4. Rendahnya rata rata Lama Sekolah
Pendidikan di Papua sangat jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain di indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mengeyam bangku SD. Hal itu dikarenakan terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang tersebar di gunung dan lembah yang belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar. Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk di bangku sekolah dasar namun tidak dapat menikmatinya hal inilah yang mengakibatkan rendahnya capaian Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang berdampak pada rendahnya angka rata rata lama sekolah dan angka melek huruf di papua sebagai indicator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di Indonesia.

5. Ketidaksetaraan Latar Belakang Pendidik
Distribusi dan penempatan guru di Papua dinilai masih belum merata. Sebagaian besar guru berada di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pinggiran yang terisolasi masih banyak kekurangan guru. Adanya ketimpangan distribusi guru ini diperkirakan juga memicu ketidaksetaraan latar belakang pendidik. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2014, diketahui, di provinsi Papua terdapat 14.629 guru yang tidak layak karena masih berijazah Sekolah Pendidikan Guru (yang sudah ditutup pada era 1990-an) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta sederajat. Jika dipresentasikan, ada 60-68 persen guru yang butuh pendidikan tambahan. Ketidaksetaraan latar belakang pendidik tersebut akan berpengaruh pada mutu pendidikan Papua. Salah satu area yang menunjukkan masalah pendidikan tersebut adalah Kabupaten Biak, yang dilaporkan mengalami tren rendahnya kemampuan membaca. Sebagian besar siswa kelas satu hingga kelas tiga Sekolah Dasar (SD) di area itu masih belum mampu membaca.

Sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.
Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55.

HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.
Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga.
“Rakyat Papua yang tinggal di kota-kota besar tidak akan mempertanyakan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal yang berbeda terjadi di wilayah pedesaan dan pedalaman. Di sana, mereka tak bisa sekolah karena mereka harus bekerja membantu orangtuanya,” jelas Kepala SDN Abeale I, Sudarwati.

Pandangan konservatif yang melihat pendidikan adalah hal yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban.
“Banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman,” tutur Edi, mantan guru di sebuah sekolah Katolik di Surabaya, Jawa Timur, yang tinggal di Sentani selama 11 tahun belakangan.

Data dari United Nations Children’s Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah.

Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan.
Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya.

Bahkan di SD Abeale I yang bebas biaya, banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Sudarwati mengatakan, sekolah yang dipimpinnya butuh lebih banyak guru yang berkualitas, terutama untuk kelas komputer dan Bahasa Inggris.
“Kami telah memperbaiki kapasitas dan kualitas guru-guru di Papua,” ujar Sudarwati, yang telah mengajar di Papua sejak 1990.

Tak hanya kualitas guru yang mengkhawatirkan, tapi juga kondisi infrastrukturnya. Gedung sekolah yang dibangun di era 70-an butuh direnovasi. Selain itu, diperlukan tambahan dua kelas lagi untuk mengakomodasi siswa-siswanya.

Meski begitu, Sudarwati tidak menyerah. Mengajar dan belajar merupakan kontribusi paling penting yang ia berikan kepada masyarakat.

Meski begitu, secercah harapan kerap muncul di tengah situasi yang sulit. Di daerah pegunungan Mamit, di Tolikara, SD Lentera Harapan masih berdiri untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan gratis untuk warga lokal.

Dipimpin oleh Laura Elisabeth Panggabean, sekolah itu bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang merata untuk seluruh anak-anak di kawasan pedesaan yang miskin.

Awalnya, masalah yang dihadapi Laura dan relawan guru lainnya di Mamit bukanlah standar hidup yang rendah atau betapa terpencilnya desa itu. Kendala utama mereka adalah bahasa.

“Saat para siswa datang untuk pertama kali, mereka belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebab, rata-rata mereka hanya berbicara dalam bahasa lokal mereka, bahasa Lani,” tutur Laura.
Dengan bantuan dari misionaris dan relawan dari Mission Aviation Fellowship (MAF), para siswa tersebut mulai mendapatkan pendidikan formal dan informal. Sekolah Lentera Harapan secara perlahan mengajari warga Mamit soal pendidikan, dan juga kebersihan. Mulai dari penggunaan toilet hingga mencuci tangan sebelum makan.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini dibutuhkan untuk membangun akses pendidikan di kawasan pedalaman seperti Mamit. Rakyat Papua yang berhasil mendapatkan pendidikan layak harus kembali ke kampung halamannya dan berbagi pengetahuan mereka. Salah satunya adalah Yustus Samber, yang menjadi relawan guru di sekolah Lentera Harapan.

Yustus mengatakan, sebagai orang Papua, ia memiliki akses lebih baik kepada komunitas lokal. Ia percaya pendidikan adalah cara untuk mengubah masa depan Mamit secara khusus, juga Papua secara umum.

“Jika bukan kita, siapa lagi? Saya hanya berharap anak-anak ini akan membawa perubahan untuk Mamit,” tuturnya.

Dibuat oleh:
Rikha Jelitha

Daftar Pustaka:
http://zonainfopendidikan.blogspot.co.id/2016/06/makalah-pendidikan-di-papua-dan-papua.html
http://www.beritasatu.com/pendidikan/393388-pendidikan-masih-jadi-masalah-utama-di-papua.html

Admin

Post A Reply

000webhost logo